Upaya Perbaikan: Zoom Monitoring Disiplin dan Tindak Pidana Pegawai

CILACAP_INFO_PAS, - Dengan penuh semangat, para pegawai dari Lapas Karanganyar mengikuti kegiatan zoom yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi terkait Permasalahan Disiplin dan Tindak Pidana yang melibatkan pegawai di lingkungan Kemenkumham RI. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme pegawai di sektor pemasyarakatan.Rabu (22/11/2023)

Kegiatan zoom tersebut dilaksanakan di Ruang Staf Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan, dengan perwakilan staf kepegawaian Lapas Karanganyar sebagai penyelenggara.

Monev dimulai dengan acara Pembukaan dan Doa Bersama, diikuti oleh Monitoring dan Evaluasi Permasalahan Disiplin dan Tindak Pidana Pegawai dalam Kegiatan Supervisi dan Pembinaan Disiplin Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bapak Anto, sebagai narasumber, memberikan penjelasan mendalam tentang Materi Utama, mencakup dugaan pelanggaran, hukuman disiplin, penjelasan vonis hukum, penanganan pegawai yang terlibat pelanggaran, dan aspek lainnya seperti pelanggaran yang dapat merugikan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penyampaian materi juga mencakup penjelasan mengenai berbagai jenis pemberhentian, mulai dari Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH) hingga Pemberhentian atas Permintaan Sendiri. Kegiatan Monev ditutup dengan sesi tanya jawab dari peserta dan diakhiri dengan Foto Bersama. Keseluruhan kegiatan berlangsung dengan lancar, menciptakan forum efektif untuk memantau dan mengevaluasi disiplin pegawai serta penanganan tindak pidana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Acara ditutup dengan harapan agar setiap pegawai Lapas Karanganyar dapat menjadi agen perubahan di lingkungan kerjanya masing-masing. Melalui monitoring dan evaluasi yang berkala, diharapkan dapat terbentuk budaya kerja yang lebih baik dan mendukung pencapaian tujuan bersama Kementerian Hukum dan HAM RI.